Sekalipun ilmu politik yang diajarkan selalu bersembunyi di balik contoh-contoh yang baik, politisi lebih mudah menerapkan saran-saran Machiavelli dalam merebut kekuasaan. Dan politik di sini adalah perihal kekuasaan, bukan soal kebangsaan. Maka, sikap sinis jadi lebih halal daripada label yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Sesungguhnya aku sudah menarik diri dari pembicaraan soal cara-cara memperoleh kekuasaan, termasuk melalui tanganku yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Jariku tidak berwarna ungu oleh tinta pembuktian bahwa sebagai rakyat kita memilih wakil-wakil di kursi dewan, dan kukira aku tidak berhenti bangga karena itu. Jari ungu bukan hanya soal partisipasi, tapi legitimasi untuk orang-orang yang sebentar nanti berdasi dan digaji untuk membuat undang-undang, meskipun pada kenyataannya mereka menyewa staf ahli untuk berpikir.
Aku juga tidak memilih karena tiada ideologi yang sanggup mendorong kakiku melanggkah pulang kampung. Bagiku, demonstrasi besar-besaran lebih punya arti dalam proses demokrasi ini daripada pemilu yang hanya menghasilkan gombal-gambil.
Seorang anggota dewan yang korupsi adalah tanggungjawab partai. Dan selama ini tiada sebuah partai pun yang bisa bertanggungjawab terhadap kader-kadernya yang garong itu. Jika tidak membela mati-matian, mereka menyingkirkan garong itu demi untuk menjaga nama baiknya sendiri.
Seharusnya tidak masalah apakah 50 persen atau 2 persen yang memilih golput, teknis atau ideologis, jika partai politik adalah organ bagi proses demokrasi yang bertanggungjawab hingga sekecil-kecilnya. Kalau mereka hanya minta legitimasi dari statistik pemilih, maka politik tidak lebih dan tidak kurang sekadar bancakan saja; merebut kue kursi di senayan. Dalam proses politik yang salah, tidak memilih atau memilih itu sama saja.
-Sent from my blackcoffee-
Tidak ada komentar
Posting Komentar